News

Jumat, 22 Mei 2020 - 17:31 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Yosep Suhardi, SH, Anggota DPRD Manggarai Barat Partai Gerindra - Fraksi Amanat Indonesia Raya. (Foto: Ist)

Yosep Suhardi, SH, Anggota DPRD Manggarai Barat Partai Gerindra - Fraksi Amanat Indonesia Raya. (Foto: Ist)

Corona di Mabar Kuras APBD Rp 264 M

Floreseditorial.com, Labuan Bajo – Dampak covid-19 di Kabupaten Manggarai Barat mengakibatkan plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 terkuras sebesar Rp 264.463.296.315 atau 39,50% dari total anggaran Rp 1.335.833.461.814. Dana tersebut berasal dari rasionalisasi anggaran yang telah ditetapkan. Sejumlah item kegiatan yang sudah dicantumkan dalam rencana strategi pembangunan daerah ditiadakan atau diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Data yang diperoleh floreseditorial.com dari ringkasan rencana rasionalisasi refocusing tahap II pasca penundaan DAU 35% dalam APBD 2020, Jumat (22/5/2020) diuraikan APBD Mabar TA 2020 sebesar Rp 1.335.833.461.814. Namun setelah dirasionalisasi PAD dan pemberlakuan PMK 35 Tahun 2020 terkait pandemi covid-19 menjadi Rp 1.071.370.165.499.  Penyusutan anggaran  sebesar Rp 264.463.296.315 atau 39,50% itu digunakan untuk penanganan dan pencegahan virus corona tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, Yosep Suhardi, SH menjelaskan  Pendapatan Daerah dalam postur APBD Mabar TA 2020 mengalami penyusutan sebesar Rp 264.463.296.315 atau 39,50%. Ia merinci, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Dana Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa.

“Penyusutan juga berimbas pada belanja daerah sebesar 15.18%. Kecuali belanja tak langsung mengalami kenaikan 3,10%. PAD Mabar juga mengalami penyusutan sebesar 70,00%”, kata Yosep Suhardi, Kamis (21/5/2020).

Untuk lebih jelasnya, demikian Suhardi, dapat melihat  ringkasan rencana rasionalisasi refocusing tahap II paska penundaan DAU 35% dalam APBD Mabar TA 2020.

  • Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.335.833.461.814. Setelah rasionalisasi menjadi Rp 1.071.370.165.499. Mengalami penurunan sebesar Rp 264.463.296.315 atau 39,50%.
  • Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 230.443.365.279 menjadi Rp 69.133.009.584. Mengalami penurunan sebesar Rp 161.310.355.695 atau 70,00%.
  • Dana Bagi Hasil sebesar Rp 8.454.641.000 menjadi Rp 8.450.832.000. Mengalami penurunan sebesar Rp 43.809.000 atau 0,52%.
  • Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 557.259.157.000 menjadi Rp 502.486.188.000. Mengalami penurunan sebesar Rp 54.772.969.000 atau 9,83%.
  • Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 240.690.051.000 menjadi Rp 200.275.598.380. Mengalami penurunan sebesar Rp 40.414.452.620 atau 16,79%.
  • Pendapatan Dana Hibah sebesar Rp 66.369.401.000 menjadi Rp 66.237.883.000. Mengalami penurunan sebesar Rp 129.518.000 atau 0,20%.
  • Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp 24.298.548.535 menjadi Rp 24.298.548.535 (tidak mengalami penurunan).
  • Dana Insentif Daerah sebesar Rp 57.005.835.000 menjadi Rp 50.985.991.000. Mengalami penurunan sebesar Rp 6.019.844.000 atau 10,56%.
  • Dana Desa sebesar Rp 151.274.463.000 menjadi Rp 149.502.115.000. Mengalami penurunan sebesar Rp 1.772.348.000 atau 1,17%.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Daerah sebesar Rp 1.370.833.461.814 menjadi Rp 1.162.607.811.269. Mengalami penurunan sebesar Rp 208.225.650.545 atau minus 15.18971%.

A. Belanja Tak Langsung;

sebesar Rp 647.154.963.535 menjadi Rp 667.233.722.296. Mengalami kenaikan sebesar Rp 20.068.758.761 atau 3,10%.

  1. Belanja Tak Langsung terdiri dari;
  • Belanja Pegawai sebesar Rp 370.565.094.909 menjadi Rp 367.042.577.860. Mengalami penurunan sebesar Rp 3.522.517.049 atau 0,95%.
  • Belanja Hibah sebesar Rp 53.811.441.000 menjadi Rp 52.736.941.000. mengalami penurunan sebesar Rp 1.074.500.500 atau 2,00%.
  • Belanja Bantuan Sosial Parpol sebesar Rp 1.774.539.887 menjadi Rp 1.774.539.877 (tidak mengalami penurunan).
  • Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa sebesar Rp 9.828.222.967 menjadi Rp 9.828.222.967 (tidak mengalami penurunan).
  • Dana Desa sebesar Rp 151.274.463.000 menjadi Rp 149.502.115.000. Mengalami penurunan sebesar Rp 1.772.348.000 atau 1,17%.
  • Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 56.532.105.700 menjadi Rp 51485.516.200. Mengalami penurunan sebesar Rp 5.046.589.500 atau 8,93%.

2. Belanja Langsung sebesar Rp 723.678.498.279 menjadi Rp 495.384.088.973. Mengalami penurunan sebesar Rp 228.294.409.306.

Belanja Langsung terdiri dari;

  • Belanja Pegawai sebesar Rp 92.511.782.590 menjadi Rp 91.610.285.790. Mengalami penurunan sebesar Rp 901.497.300 atau 0,97%.
  • Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 330.524.472.936 menjadi 227.616.407.491.64. Mengalami penurunan sebesar Rp 102.908.065.444 atau 31,13%.
  • Belanja Modal sebesar Rp 300.642.242.753 menjadi Rp 176.157.396.191.59. Mengalami penurunan sebesar Rp 124.434.846.561 atau 41,41%. Secara keseluruhan mengalami surplus/defisit sebesar Rp 35.000.000.000 menjadi Rp 91.237.645.771. Mengalami penurunan sebesar Rp 56.237.645.77 atau 160, 679%.
Ir. Oktavianus Andi Bona, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Barat. (Foto: Ist)

Secara terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir. Oktavianus Andi Bona menjelaskan, total anggaran induk TA 2020 untuk item kegiatan di dinas itu sebesar Rp 161 Miliar. Namun setelah melakukan realokasi anggaran, menurun menjadi 104 Miliar lebih atau mengalami penurunan 35,15 %.

“Dari total anggaran induk TA 2020 sebesar Rp 161.483.799.284. Setelah perubahan menjadi Rp 104.728.107.020. Total penurunan sebesar Rp 56.755.692.264 atau 35,15 %”, tutur Kepala Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Barat, Ir.Oktavianus Andi Bona kepada floreseditorial.com, Jumat (22/5/2020).

Ia menjelaskan alasan pengurangan anggaran di semua OPD lingkup Pemkab Mabar merujuk minimal tujuh regulasi yang mengatur tentang refocusing APBD yang harus dilakukan, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Keuangan dalam rangka penanganan COVID-19.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBD, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran dalam rangka penanganan COVID-19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 dilingkungan pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Dalam rangka penanganan COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 dan Nomor 117 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD dalam rangka penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi nasional.

*(Robert Perkasa)

Artikel ini telah dibaca 2027 kali

Baca Lainnya
x