News

Sabtu, 9 Mei 2020 - 06:36 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Agustinus Ch. Dulla, Bupati Manggarai Barat (Foto:Humas Pemkab Manggarai Barat)

Agustinus Ch. Dulla, Bupati Manggarai Barat (Foto:Humas Pemkab Manggarai Barat)

Bukan Daerah Tertinggal, Bupati Mabar : Itu Prestasi Rakyat

Floreseditorial.com, Labuan Bajo – Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) luput dari deretan nama 62 Kabupaten/Kota. “Kelompok 62” di Indonesia yang ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal. Menanggapi penilaian Pemerintah Pusat itu, Bupati Manggarai Barat, Drs.Agustinus Ch.Dula mengamini pencapaian prestasi tersebut merupakan kristalisasi hasil kerja keras rakyat bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

“Rakyat mesti diposisikan sebagai subyek pembangunan bukan lagi sebagai obyek pembangunan. Siapa lagi kalau bukan rakyat yang menentukan”, kata Bupati Gusti Dula.

Menurut Bupati Gusti, hal terpenting dari penilaian Pemerintah Pusat mengandung pesan yang tersirat adalah sebuah motivasi besar untuk mengelola potensi besar alam dan lingkungan Kabupaten ini harus dikelola betul-betul oleh petani sawah dan kebun, nelayan, peternak, pelaku wisata, industri pariwisata, kuliner, dan sektor jasa lainnya.

“Dengan serius mengelola potensi tersebut, yakinlah semua penilaian tadi harus menjadi motivasi besar untuk kita terus bekerja sama membangun kabupaten ini. Meretas isolasi, tranportasi dan pasar dibuka di mana-mana”, terang Bupati Gusti Dula via Whatsapp menjawab Floreseditorial.com, Sabtu (9/5/2020) pagi.

Sebelumnya, Kabupaten Mabar juga meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK beberapa waktu lalu tentu memantik semangat penduduk untuk terus giat membangun, mengelola lahan yang ada.

“Sebagai Pemerintah saya tentunya memberi apresiasi atas penilaian Pemerintah Pusat Kabupaten Mabar tidak menjadi Daerah Tertinggal. Bahkan ada 9 Kabupaten/Kota di NTT”, tulis Bupati Gusti Dula dalam Whatsapp.

Penetapan 62 Kabupaten/Kota sebagai Daerah Tertinggal tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

Termasuk dalam “kelompok 62” itu ada 13 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai Daerah Tertinggal. Kecuali tujuh Kabupaten di daratan Flores, yakni Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Nagekeo, Ngada, Ende, Sikka, Flotim. Kota Kupang dan Timur Tengah Utara (TTU) di daratan Timor.

13 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan sebagai Drsa Tertinggal adalah ;

  1. Kabupaten Sumba Barat
  2. Kabupaten Sumba Timur
  3. Kabupaten Kupang
  4. Kabupaten Timor Tengah Selatan
  5. Kabupaten Belu
  6. Kabupaten Alor
  7. Kabupaten Lembata
  8. Kabupaten Rote Ndao
  9. Kabupaten Sumba Tengah
  10. Kabupaten Sumba Barat Daya
  11. Kabupaten Manggarai Timur
  12. Kabupaten Sabu Raijua
  13. Kabupaten Malaka

Perpres Nomor 63 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Ada enam kriteria terkait penetapan daerah tertinggal, seperti dijelaskan Pasal 2 Perpres:

Pasal 2

(1) Suatu daerah ditetapkan sebagai berdasarkan kriteria:
a. perekonomian masyarakat;
b. sumber daya manusia;
c. sarana dan prasarana;
d. kemampuan keuangan daerah;
e. aksesibilitas; dan
f. karakteristik daerah.

(2) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu.
(3) Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indikator dan sub indikator.
(4) Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali. *

Dikutip Floreseditorial.com dari detikNews, Jumat (8/5/2020) daftar daerah tertinggal tahun 2020-2024:

Provinsi Sumatera Utara

  1. Kabupaten Nias
  2. Kabupaten Nias Selatan
  3. Kabupaten Nias Utara
  4. Kabupaten Nias Barat

Provinsi Sumatera Barat

  1. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Provinsi Sumatera Selatan

  1. Kabupaten Musi Rawas Utara
    Provinsi Lampung
  2. Kabupaten Pesisir Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat

  1. Kabupaten Lombok Utara

Provinsi Nusa Tenggara Timur

  1. Kabupaten Sumba Barat
  2. Kabupaten Sumba Timur
  3. Kabupaten Kupang
  4. Kabupaten Timor Tengah Selatan
  5. Provinsi Nusa Tenggara Timur
  6. Kabupaten Sumba Barat
  7. Kabupaten Sumba Timur
  8. Kabupaten Kupang
  9. Kabupaten Timor Tengah Selatan
  10. Kabupaten Belu
  11. Kabupaten Alor
  12. Kabupaten Lembata
  13. Kabupaten Rote Ndao
  14. Kabupaten Sumba Tengah
  15. Kabupaten Sumba Barat Daya
  16. Kabupaten Manggarai Timur
  17. Kabupaten Sabu Raijua
  18. Kabupaten Malaka

Provinsi Sulawesi Tengah

  1. Kabupaten Donggala
  2. Kabupaten Tojo Una-una
  3. Kabupaten Sigi

Provinsi Maluku

  1. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
  2. Kabupaten Kepulauan Aru
  3. Kabupaten Seram Bagian Barat
  4. Kabupaten Seram Bagian Timur
  5. Kabupaten Maluku Barat Daya
  6. Kabupaten Buru Selatan

Provinsi Maluku Utara

  1. Kabupaten Kepulauan Sula
  2. Kabupaten Pulau Talibau

Provinsi Papua Barat

  1. Kabupaten Teluk Wondama
  2. Kabupaten Kabupaten Teluk Bintuni
  3. Kabupaten Kabupaten Sorong Selatan
  4. Kabupaten Sorong
  5. Kabupaten Tambrauw
  6. Kabupaten Maybrat
  7. Kabupaten Manokwari Selatan
  8. Kabupaten Pegunungan Arfak

Provinsi Papua

  1. Kabupaten Jayawijaya
  2. Kabupaten Nabire
  3. Kabupaten Paniai
  4. Kabupaten Puncak Jaya
  5. Kabupaten Boven Digoel
  6. Kabupaten Mappi
  7. Kabupaten Asmat
  8. Kabupaten Yahukimo
  9. Kabupaten Pegunungan Bintang
  10. Kabupaten Tolikara
  11. Kabupaten Keerom
  12. Kabupaten Waropen
  13. Kabupaten Supiori
  14. Kabupaten Mamberamo Raya
  15. Kabupaten Nduga
  16. Kabupaten Lanny Jaya
  17. Kabupaten Mamberamo Tengah
  18. Kabupaten Yalimo
  19. Kabupaten Puncak
  20. Kabupaten Dogiyai
  21. Kabupaten Intan Jaya
  22. Kabupaten Deiyai

(Robert Perkasa)

Artikel ini telah dibaca 825 kali

Baca Lainnya
x