Ekonomi News

Jumat, 8 Mei 2020 - 08:51 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Ilustras PHK (Detikcom)

Ilustras PHK (Detikcom)

Terkait Ribuan Pekerja Dirumahkan: Tiga Dinas Teknis di Mabar Saling “Pimpong”

Floresesitorial.com, Labuan Bajo– Tiga dinas di lingkup Pemerintah daerah (Pemda) Manggarai Barat yakni Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja (Nakertrans) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkesan saling “pimpong” tanggung jawab terkait nasib ribuan pekerja yang sedang dirumahkan akibat covid-19.

Sampai kini tercatat, sebanyak 1.656 karyawan yang dirumahkan, 103 orang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bahkan sebanyak 20 orang disunat gajinya sebesar 50%. Ribuan karyawan yang bekerja pada sedikitnya 95 perusahaan di Mabar ini belum diketahui nasib mereka.

Sekretaris Dinas Nakertrans, Marsel Sani Ngarung, Kamis (7/5/2020) mengaku pihaknya telah menyerahkan data tenaga kerja yang menjadi korban covid 19 kepada gugus tugas covid-19 pemerintah Manggarai Barat melalui bidang pelayanan dasar.

Data tersebut jelas Ngarung akan dijadikan rujukan dalam menyalurkan bantuan bagi para korban. Namun ia mengaku tidak mengetahui apakah bantuan tersebut sudah disalurkan atau belum dan dalam bentuk apa bantuan tersebut akan diberikan kepada para karyawan yang dirumahkan.

Ia menyebutkan sejak bulan Maret sampai April 2020 ribuan karyawan telah dirumahkan. Sebagian dari mereka berasal dari Kabupaten Manggarai Barat dan sejumlah lainnya berasal dari luar wilayah Mabar. Berdasarkan data yang dihimpun Nakertrans para karyawan yang dirumahkan tersebut berasal dari beberapa perusahaan seperti: PT.Bintang Flores Hotel Development yang merumahkan 64 karyawan dan mem-PHK-kan 22 karyawan termasuk staff front office, F&B product/cook dan F&B service/waiteerss. Sedangkan La Prima Hotel telah merumahkan sebanyak 21 karyawan seperti direktur, sales dan relationship proyek hingga kitchen head.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Manggarai Barat, Agustinus M. Mangiradja yang dikonfirmasi via WA, Kamis (7/5/2020) mengarahkan Floreseditorial.com untuk mengkonfirmasikan secara langsung hal terebut kepada Dinakertrans. Kadis bahkan menyarankan agar menanyakan secara langsung hal ini kepada bupati Mabar, selaku ketua pelaksana gugus tugas covid 19.

“Coba konfirmasi ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Berkaitan dengan kebijakan, beta saran langsung ke bupati atau sekda sebagai ketua pelaksana gugus covid 19,” ujarnya

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mabar, Dominikus Hawan yang dihubungi secara terpisah, Jumat (8/5/2020) mengatakan, pihaknya sampai kini belum mendapatkan data karena pihak dinas sosial belum menggelar data. Padahal hampir semua sektor telah selesai melakukan pendataan.

Ia mencontohkan, data para nelayan yang hendak diserahkan kepada dinas sosial tapi kadisnya tidak ada di tempat. Ia juga pada hari yang sama mengabarkan bahwa Bupati Mabar akan melaporkan data kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang jumlah warga yang telah mendapat bantuan melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS).

“Saya kuatir pemerintah pusat akan pinalti, hanya karena kelalaian satu orang di daerah dan masyarakat yang tanggung akibatnya”, terang Domi Hawan. (Robert Perkasa)

Artikel ini telah dibaca 814 kali

Baca Lainnya
x