News

Sabtu, 18 April 2020 - 05:17 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Penyegelan dilakukan dengan cara menempelkan stiker di pintu kaca yang bertuliskan “Tanah dan Bangunan Ini Telah Diambilalih Pemerintah Provinsi NTT.” (Foto: Luis)

Penyegelan dilakukan dengan cara menempelkan stiker di pintu kaca yang bertuliskan “Tanah dan Bangunan Ini Telah Diambilalih Pemerintah Provinsi NTT.” (Foto: Luis)

Pemprov NTT Segel Hotel Plago Pantai Pede

Floreseditorial.com, Labuan Bajo – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD), ambil alih serta menyegel Hotel Plago yang berlokasi di Pantai Pede,Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), pada Sabtu (18/4) siang.

Penyegelan dilakukan dengan cara menempelkan stiker di pintu kaca yang bertuliskan “Tanah dan Bangunan Ini Telah Diambilalih Pemerintah Provinsi NTT.”
Disaksikan awak media, aktifitas penyegelan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BPAD Provinsi NTT, Zeth Sony Libing.

Tampak aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan aparat Polres Manggarai Barat mengawal penyegelan hotel milik PT. Sarana Investama Manggabar (SIM) itu.

Sebelumnya, Keputusan Pemerintah Provinsi NTT kepada PT. SIM dilakukan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemprov NTT Nomor: BU.030/60/BPAD/2020 tanggal 31 Maret 2020, perihal: Pemutusan Hubungan Kerja.

Kemudian perintah pengosongan dilakukan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.030/61/BPAD/2020 tanggal 01 April 2020, perihal: Surat Peringatan Pertama (SP-1). Selain itu, ada surat peringatan kepada manajemen untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan Hotel Plago yang berlokasi di pantai pede.

“Usai disegel kami langsung menata dan mendesain hotel Plago. Hotel Plago akan dibawa manajemen PT. Flobamor. PT. Flobamora diberi kontrak Rp 875 Juta setiap tahun,” kata Sony Libing.

Pemerintah Provinsi NTT mempersilakan PT. SIM untuk menempuh jalur hukum, jika merasa dirugikan atas penyegelan tersebut.
Kuasa Hukum PT. SIM, Khresna Guntarto melalui siaran persnya menyampaikan telah melaporkan keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama (PHK) Pemprov NTT itu ke Ombudsman RI pada 8 April 2020.

Pemutusan kerja sama itu diduga sarat maladministrasi dan tidak manusiawi karena dilakukan di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat mewabahnya penyakit virus Corona. 

Laporan: Luis

Artikel ini telah dibaca 1650 kali

Baca Lainnya
x