News

Sabtu, 14 Maret 2020 - 03:31 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Rapat dengar pendapat bersama DPRD kabupaten Manggarai Barat (Foto: TeamYPF/Edi Risal)

Rapat dengar pendapat bersama DPRD kabupaten Manggarai Barat (Foto: TeamYPF/Edi Risal)

MoU Kokotuku Tidak Memiliki Ikatan Hukum

Floreseditorial.com, Labuan Bajo –
Polemik MoU antara Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) bersama Kokotuku Sanctuary (KSC) terus berkembang. setelah sebelumnya sempat dibahas dalam rapat dengar pendapat antara DPRD Mabar, kritikan dan sejumlah pertanyaan terhadap kewenangan BOPLBF kian mengalir.

Menanggapi hal tersebut, pihak BOPLBF melalui divisi komunikasi publik menjelaskan bahwa benar adanya jika Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) dan Kokotuku Sanctuary (KSC) pada Oktober 2019 tahun lalu menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU).

“MoU tersebut mengenai pembangunan pariwisata di atas lahan seluas 200 Ha milik KSC tersebut ditandatangani bersama yang pada prinsip dan kebiasaannya, MoU hanya merupakan pernyataan tertulis yang berisi persamaan persepsi dari kedua belah pihak, sehingga implikasinya hanya sebatas ikatan moral antara kedua belah pihak, dalam hal ini adalah pihak BOPLBF dan pihak KSC”, jelas divisi komunikasi publik BOPLBF melalui rilis yang ditetima Floreseditorial.com. pada Sabtu (14/3/2020).

Dalam rilis tersebut juga menerangkan bahwa MoU itu dibuat pada dasarnya untuk menyamakan persepsi atau kesepahaman antara kedua belah pihak, bahwa pengembangan area pariwisata yang dimaksud harus berdasarkan perencanaan.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada ikatan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak sebagai dasar hukum untuk dimulainya satu pekerjaan sesuai poin-poin yang dijabarkan dalam MoU yang sudah dibuat.

Sementara Kokotuku sendiri sesungguhnya sudah memiliki Master Plan untuk pembangunan pariwisata di atas lahan seluas 1.280 Ha, yang di dalamnya juga termasuk lahan milik KSC seluas 200 Ha

“Master Plan tersebut dibuat pada tahun 2016-2017. Pembuatan Master Plan tersebut dilakukan pihak KSC atas permintaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sendiri yang dikoordinasikan melalui Bappeda Kab. Manggarai Barat saat itu. Pembuatan Master Plan tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah ingin agar pengembangan kawasan di Utara Labuan Bajo bisa terintegrasi sebagai kawasan pariwisata terpadu, meskipun dengan kepemilikan lahan berbeda”, papar divisi komunikasi publik BOPLBF dalam rilis tersebut.

Divisi ini juga menjelaskan bahwa faktanya, hingga saat ini pelaksanaan pembangunan di Kokotuku belum dapat dilaksanakan, karena walaupun Master Plan pembangunan di atas lahan seluas 1.280 Ha Kokotuku sendiri sudah dibuat, namun hingga saat ini belum ada Perda yang diterbitkan terkait pembangunan di atas lahan tersebut.

Selain itu, pembangunan di atas lahan Kokotuku belum terlaksana dikarenakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan tersebut hingga saat ini belum disusun. Dengan demikian belum ada satupun investor yang masuk di kawasan tersebut.

“Dengan demikian, MoU hanyalah tentang kesepahaman antara kedua belah pihak. MoU hanyalah pengantar. MoU tersebut baru akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, apabila poin-poin yang ada dalam MoU tersebut dijabarkan di dalam KONTRAK/perjanjian kerja sama”.

Mengapa akhirnya ada Mou antara BOPLBF dengan pihak Kokotuku Sanctuary (KSC)?

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Master Plan Pembangunan di atas lahan Kokotuku seluas 1.280 Ha sudah dibuat, termasuk di dalamnya adalah lahan seluas 200 Ha milik pihak KSC.

Karena pengembangan kawasan sebagai destinasi pariwisata belum terlaksana sampai dengan saat ini, maka KSC akhirnya mencari Badan atau Lembaga Pemerintah yang bisa melakukan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun dengan Pemerintah Kabupaten, ataupun dengan pihak lain dalam upaya pengembangan kawasan di atas lahan 1.280 Ha di Kokotuku seperti yang direncanakan dalam Master Plan.

Pihak KSC akhirnya memutuskan, bahwa BOPLBF adalah badan/lembaga pemerintahan yang dianggap memiliki peran strategis untuk sinkronisasi dan koordinasi dengan berbagai kementerian. Dan pengembangan kawasan pariwisata di atas lahan KSC hanya bisa terimplementasikan melalui lembaga pemerintahan. KSC sebagai non-pemerintahan tidak punya wewenang untuk mengimplementasikan hal tersebut.

Batasan Kewenangan BOPLBF Membangun Kerjasama Dengan Pihak Lain.

BOPLBF sendiri dibentuk sesuai landasan yuridis, yaitu Peraturan Presiden No 32 Tahun 2018 dengan Susunan Organisasi BOPLBF terdiri atas Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana.

Perpres No 32 Tahun 2018, Pasal 18 (2), secara eksplisit menyatakan bahwa setiap kerjasama dengan badan hukum/lembaga/pihak terkait yang mempunyai nilai strategis wajib meminta persetujuan Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata.

Berangkat dari Pasal tersebut dibuatlah Peraturan Menko Kemaritiman dan Investasi No 6 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Kerja Sama Yang Memiliki Nilai Strategis Tertentu BOPLBF Dengan Badan Hukum/Lembaga/Pihak Terkait.

Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam Peraturan Menko Kemaritiman dan Investasi adalah, bahwa BOPLBF selaku Badan Pelaksana ketika hendak melakukan kerjasama dengan pihak terkait wajib meminta persetujuan Dewan Pengarah. Permintaan ini diikutsertakan dengan pengajuan proposal kerjasama, opini hukum dsb.

Maka, dengan mengacu pada regulasi-regulasi tersebut, BOPLBF tidak mempunyai kewenangan absolut untuk bertindak serampangan atau bahkan ber “konspirasi” melakukan kerjasama dengan pihak-pihak investor.

Kemudian, mengingat BOPLBF adalah Satuan Kerja (Satker) dimana pendanaannya melalui mekanisme penganggaran APBN, tentu membuat BOPLBF harus bekerja sesuai peraturan perundangan-undangan dan mempunyai laporan pertanggungjawabannya.

Laporan : Edi Risal

Artikel ini telah dibaca 765 kali

Baca Lainnya
x