News

Kamis, 12 Maret 2020 - 07:29 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Poster kontroversi dengan tulisan Pemprov NTT Lonte yang mendapat kecaman pengguna internet (Ist)

Poster kontroversi dengan tulisan Pemprov NTT Lonte yang mendapat kecaman pengguna internet (Ist)

Poster Pemprov NTT LONTE Dikecam

Floreseditorial.com, Kupang – Tingginya angka penderita Demam Berdarah (DBD) di kabupaten Sikka, Flores – NTT membuat sejumlah aktivis turun kejalan untuk mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah solutif mengatasi wabah tersebut.

Namun sorotan lain justru datang pada para aktivis tersebut. Pasalnya sebuah poster berukuran sekitar 1 x 2 Meter yang dipegang oleh salah seorang aktivis saat menggelar aksi demonstrasi menyikapi meluasnya wabah Demam Berdarah (DBD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu justru dianggap tidak etis dan mendapat kecamatan dari warga pengguna internet (Warganet)

Dalam poster yang dipegang oleh seorang aktivis perempuan itu bertuliskan Pemprov NTT LONTE menyikapi DBD. Meskipun penggunaan kata Lonte yang dimaksud para aktivis tersebut adalah “Loading Telat”, namun sejumlah warganet beranggapan bahwa penggunaan kata tersebut sangat tidak etis dan justru menghilangkan substansi tuntutan.

Kristo Sato, melalui postingan facebooknya menyoroti penggunaan kata Lonte dalam poster tersebut.

“Mungkin maksud dari tulisan LONTE ini bukan mengatakan Pemprov NTT itu pelacur atau istila negatif lainnya tapi maksudnya adalah LOADING TELAT (LONTE). Loadingnya telat dalam menyikapi kasus DBD di beberapa kabupaten di NTT ini,” tulis Kristo Sato dalam postingan facebooknya pada Kamis (12/03/2020).

Alhasil postingan tersebut mendapat kecaman dari para pengguna internet.

Melky Koli dalam tanggapannya atas postingan berharap agar mahasiswa lebih santun dalam memahami singkatan kata.

Komentar Akun Facebook Melky Koli

“Semoga yg pegang poster ini terpelajar dalam santun memahami singkatan kata²…bayangkan sj jika dipahami seolah pengakuannya dari kata² dengan ukuran yg lebih besar itu digabungkan..???
Salam bertutur kata yang santun para MAHAsiswa,” tulisnya.

Cibiran lainnya datang dari akun Facebook Johni Florenso M, ia menyoroti penggunaan kata Lonte yang seharusnya tidak digunakan oleh para aktivis.

Komentar Akun Facebook Johni Florenso M

“Inikah bahasa yg pantas bagi seorg mahasiswa? Kasihan. Pantas sesudah lulus ya nganggur dan akan jadi sampah masyarakat yg gini ini,” celotehnya.

Tanggapan lainnya datang dari akun Facebook Martinus Mitan yang menuliskan bahwa demonstrasi yang dilakukan justru tidak menyelesaikan masalah.

Komentar Akun Facebook Martinus Mitan

“Demo tdk menyelesaikan masalah bahkan menambah masalah. Masyarakat sedang sakit tdk diobati dengan demo. Mahasiswa itu kumpulan orang diplomatik karena berilmu dan sedang belajar berilmunpengetahun tinggi utk menperbaiki gan membangun Nian Sikka dgn bijak dan bermartabat bukan dgn teriakk semakin keras,” tulis Martinus Mitan.

Menanggapi hal ini, Dosen Universitas Katolik Indonesia St.Paulus Ruteng (UKI St.Paulus) Dr. Laurentius Ni, S.H,M.H saat dimintai tanggapannya oleh media ini menjelaskan bahwa penggunaan kata – kata yang tidak sopan dan disampaikan ke muka umum tentu sangat disayangkan.

“Soal Poster ini, tentu kita semua tidak menyepakatinya dengan kata-kata yang tidak sopan, apalagi disampaikan ke muka umum yaitu pada saat demonstrasi kepada pemerintah provinsi NTT,” kata Laurentius Ni.

Kata dia, semua menyadari bahwa kemerdekaan berserikat dan perkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dijamin oleh konstitusi.

“Artinya siapa saja punya hak untuk itu, dengan mengikuti rambu-rambu atau prosedur yang sesuai dengan norma yang hidup dalam masyarakat,” tandasnya.

Tulisan yang ada dalam foto pada saat demonstarsi itu, kata Laurentius, dapat dilihat dalam dua hal yaitu dari segi etika sangat tidak etis menulis kata-kata ini yang ditujukan ke pemerintah Provinsi NTT dan tentu hal ini sangat mengganggu bagi pemerintah provinsi dengan kata-kata demikian.

“Kedua pernyataan tersebut sebagia bentuk penghinaan kepada pemerintah provinsi NTT yang dilakukan dengan tulisan atau gambar disiarkan, dipertunjukan pada umum, tentu hal ini sebagai suatu pelanggaran bagi pendemonstrasi,” kata pria yang juga berprofesi sebagai advokat itu.

Menurutnya, jika demostrasi tanpa dikordinir dengan baik akan berdampak pada pendemo.

“Demostrasi itu sendiri tidak dilarang, namun tetap pada norma dan etika yang santun dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Demonstrasi itu sendiri adalah suatu bentuk aspirasi masyarakat, manakala aspirasi yang bersifat formal mengalami kebuntuan, maka alternatif terakhir melakukan demonstasi dengan berpegang teguh pada aturan. Tetapi harus berjalan sesuai koridor,” tutupnya.

Laporan: Wahyu

Artikel ini telah dibaca 1459 kali

Baca Lainnya
x