News

Senin, 9 Maret 2020 - 15:29 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Direktur JPIC SVD Ruteng Pater Simon Suban Tukan  (Foto: TeamYPF/Adrian Juru)

Direktur JPIC SVD Ruteng Pater Simon Suban Tukan (Foto: TeamYPF/Adrian Juru)

JPIC SVD Ruteng Damping Masyarakat Wae Sano Tolak Geothermal PT. SMI

Floreseditorial.com, Ruteng – Masyarakat tiga kampung di Desa Wae Sano kecamatan Sano Nggoang kabupaten Manggarai Barat, NTT menolak kehadiran sumur pengeboran (Well pads) Goethermal PT. SMI di Desa mereka. Proyek tersebut menurut masyarakat dapat merugikan bahkan dapat menghilangkan ruang hidup masyarakat setempat.

Menurut masyarakat Desa Wae Sano, proyek tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan pengeboran. Karena lokasi pengeboran proyek besar tersebut mengenai lokasi perkampungan, perkebunan, mata air dan dekat dengan fasilitas umum seperti gereja dan sekolah. Bahkan di kampung Nunang titik pengeboran sekitar 20 meter dari “Compang takung” yang merupakan pusat kehidupan adat masyarakat setempat.

Masyarakat Wae Sano menolak keras adanya proyek Geothermal sebab, menurut warga mereka sudah mendengar dan menyimak sosialisasi para ahli atau ilmuwan Geothermal.

Dasar penolakan warga Wae Sano adalah supaya tidak menghilangkan hak hidup bagi warga setempat karena kehadiran proyek besar tersebut. Mereka juga membandingkan proyek pengeboran di Bandung tempat mereka studi banding adalah tidak sama dengan lokasi proyek di Wae Sano.

“Untuk diketahui, kami justru menolak berdasarkan hasil studi banding. Menurut kami proyek Geothermal Wae Sano sangat tidak mungkin bisa dilanjutkan sebab sumur-sumur pengeborannya persis terletak dalam ruang hidup kami sebagai warga disini. Sementara di Bandung tempat kami dikirim untuk studi banding, sumur pengeboran tidak berada di dalam pemukiman dan ruang hidup masyarakat,” kata Direktur JPIC SVD Ruteng Pater Simon Suban Tukan, Senin (9/3/2020).

Masyarakat Wae Sano yang didampingi oleh JPIC SVD Ruteng menyurati Bank Dunia dan New Zealand Aid sebagai pendana proyek Geothermal Wae Sano. Surat ini ditujukan kepada Pimpinan perwakilan Bank Dunia di Jakarta dan tembusan kepada Pimpinan New Zealand Aid di Jakarta.

Menurut warga surat tersebut sudah diantar ke perwakilan Bank Dunia di Jakarta dan New Zealand Aid yang di bantu oleh Pater Paul Rahmat SVD dari Vivat Indonesia dan JPIC SVD.

Berikut kutipan yang disampaikan dalam surat tersebut.

Kami masyarakat Wae Sano berkeberatan dengan proyek pengeboran panas bumi di Wae Sano. Titik-titik pengeboran yang ditetapkan oleh PT. sarana multi infrastruktur (SMI) terletak di tengah-tengah ruang hidup kami warga masyarakat adat kampung Nunang, Lempe, dan Dasak (yang berjarak sekitar 20-30 dari pusat kampung). Ruang hidup yang kami maksud adalah kesatuan yang utuh kampung halaman (Golo Lonto, mbaru Kaeng, natas labar), kebun mata pencaharian, sumber air, pusat kehidupan adat (compang takung, Mbaru adat), tempat ibadat (Gereja), hutan dan danau. Dengan kata lain proyek ini mengancam kehidupan sosial, budaya, keagamaan dan mata pencaharian kami.Sampai sejauh ini kami belum mendapat penjelasan utuh dari proyek itu, termasuk dampak dan resiko yang akan kami tanggung jika proyek itu dijalankan. Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh PT. SMI yang difasilitasi oleh pemerintah, kami hanya mendapat penjelasan bahwa proyek ini akan membawa kebaikan dan tidak memiliki resiko. Kami sangat tidak yakin bahwa proyek Geothermal ini tidak memiliki resiko bagi kelangsungan hidup kami.

Kami memberitahukan kepada Bank Dunia dan New Zealand Aid sebagai pemberi dana untuk proyek ini bahwa kami tidak memberikan persetujuan atas rencana eksploitasi panas bumi tersebut. Kami juga sudah melakukan segala upaya untuk memberitahukan kepada pemerintah pusat, provinsi dan daerah serta pihak perusahaan tentang sikap kami.

Kami mendengar dari pihak perusahaan dan pemerintah, serta membaca dokumen, bahwa proyek ini didanai oleh Bank Dunia dan New Zealand Aid. Kami mengetahui bahwa Bank Dunia dan New Zealand sangat menghormati Free, Frior and Informed Consent (persetujuan bebas setelah mendapat informasi yang lengkap sebelumnya). Kami berharap bahwa Bank Dunia dan New Zealand Aid juga menghargai prinsip ini di kampung kami.

Kami mendengar dari pihak perusahaan dan pemerintah, serta membaca dokumen, bahwa proyek ini didanai oleh Bank Dunia dan New Zealand Aid. Kami mengetahui bahwa Bank Dunia dan New Zealand sangat menghormati Free, Frior and Informed Consent (persetujuan bebas setelah mendapat informasi yang lengkap sebelumnya). Kami berharap bahwa Bank Dunia dan New Zealand Aid juga menghargai prinsip ini di kampung kami.

Sudah tiga tahun PT. SMI beroperasi (survei, pengeboran pengambilan sampel,dll) tanpa persetujuan kami dan saat ini hendak melanjutkan kegiatan eksplorasi/eksploitasi juga tanpa persetujuan kami. Titik yang hendak di eksplorasi itu persis berada di ruang hidup kami. Demi keadilan hak asasi manusia (HAM) dan atas prinsip Free, Frior, and Informed Consent, kami meminta dengan sangat kepada pihak Bank Dunia dan New Zealand Aid untuk mengevaluasi dukungan dana terhadap proyek ini.

Melalui surat ini juga warga Wae Sano mengundang pihak Bank Dunia dan New Zealand Aid datang ke Desa Wae untuk melihat persoalan ini dari dekat.

Kepada media ini Direktur JPIC SVD Ruteng Pater Simon Suban Tukan menegaskan bahwa JPIC akan mendampingi masyarakat Wae Sano. Karena menurut Pater Simon masyarakat Wae Sano diperlakukan secara tidak adil. Pater Simon juga menjelaskan bagaimana dampak yang terjadi jika proyek Geothermal Wae Sano dilajutkan.

“Kami di lembaga ini (JPIC) jelas dengan komitmennya yaitu melakukan pendampingan terhadap para korban, kami harus berdiri bersama mereka. Soal-soal keadilan tidak bisa ditolerir lagi. Kalau ada korban berarti ada yang tidak adil disana,” tegas Pater Simon di Kantor JPIC SVD Ruteng.

Terkait dengan tuduhan Bupati Manggarai barat lewat pemberitaan yang menyebutkan bahwa JPIC memihak kepada pihak kontra dan tidak sedikitpun memihak kepada pihak pro. Pater Simon menjawab bahwa pihak JPIC SVD akan tetap berdiri bersama pihak korban. Sesuai komitmen JPIC SVD untuk terus mendampingi masyarakat sebagai korban.

“Memang saya membaca berita-berita di media online bahwa Bupati, dianggap seperti tuduhan bahwa kehadiran JPIC di sana justru mempertajam konflik. Saya hanya tegaskan bahwa soal-soal keadilan tidak bisa dikompromikan dan kami pihak JPIC SVD akan berdiri bersama masyarakat. Masyarakat disana hak mereka diabaikan atau diambil alih,” ujar Pater Simon di depan wartawan, Senin (9/3/2020).

Pater Simon sendiri berjanji akan terus memfasilitasi masyarakat Wae Sano. Untuk lebih mudah dalam membantu masyarakat Wae Sano, Peter Simon juga bangun komunikasi dengan dunia internasional melalui jaringan JPIC SVD.

“Kami akan memfasilitasi mereka untuk menyurati Bank Dunia dan New Zealand. Bahkan bukan hanya di sana saja, kami juga kirim ke Jaringan kami yang Internasional. Supaya masyarakat di sana mendapat keadilan.”

Menurutnya, proyek besar tersebut memiliki resiko tinggi bagi masyarakat setempat. Apalagi menurut dia jika pengerjaan proyek sudah mulai tentunya mobilisasi alat berat untuk masuk ke lokasi pengeboran akan melewati perkampungan.

“Dampak langsung proyek itu, khususnya di kampung Nunang itu sendiri, itu pas di tengah kampung tentunya masyarakat disana akan kehilangan tempat tinggal untuk memobilisasi alat berat. Dampak ekologisnya kalau tidak diatasi dengan baik maka, SO³ dan H²S akan naik ke udara maka penyakit itu akan muncul. Lalu kalau belerangnya tinggi juga rumah-rumah masyarakat disana akan hancur,” tukasnya.

Laporan: Adrian Juru

Artikel ini telah dibaca 1150 kali

Baca Lainnya
x