News

Kamis, 5 Maret 2020 - 01:41 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Ilustrasi

Ilustrasi

Tak Sampai Satu Minggu, 2 Aksi Premanisme Terjadi di Lingkup Pemda Mabar

Floreseditorial.com, Labuan Bajo – Belum tuntas ditangani dugaan aksi premanisme yang dilakukan oleh sekretaris Kecamatan Boleng Yohanes Suwardi, S.Pt kepada Camat Boleng Bonaventura Abunawan, kini aksi premanisme kembali terjadi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Kepala bagian humas Setda Kabupaten Manggarai Barat Florianus Rian terlibat adu jotos dengan Paulus Jeramun yang merupakan kepala bagian organisasi Setda Manggarai Barat.
Adu fisik keduanya itu terjadi di kantor daerah Kabupaten Manggarai Barat pada Rabu (04 Maret 2020).

Perkelahian tersebut terjadi diduga lantaran Paulus Jeramun selaku kepala bagian organisasi dikabarkan selalu mencampuri tugas dan fungsi bagian protokol dan komunikasi pimpinan.

Alhasil adu jotos pun tak terelakkan. Para abdi negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat justru malah bertindak ala Preman.

Belum lama ini aksi premanisme serupa juga terjadi di kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat, kali ini perselisihan terjadi antar camat dan sekretaris camat.

Sekretaris Camat Boleng Boleng Yohanes Suwardi, S.Pt mengamuk pada Senin (02/03/2020) lalu. Ia datang dengan membawa sebilah golok dan mengancam Camat Boleng Bonevantura Abunawan di ruang kerja Camat Boleng.

Aksi premanisme beruntun yang terjadi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat membuat sejumlah kalangan angkat bicara.

Pemerhati Sosial Maksimus Ramses Lalongkoe kepada media ini menjelaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dibenarkan apalagi kalau tindakan itu dilakoni oleh orang-orang yang memiliki jabatan strategis di suatu daerah.

“Pejabat itukan cermin masyarakat. Bila mereka saja tidak mampu menyelesaikan masalah dengan jalan dialog atau pendekatan persuasif maka bagaimana mungkin mereka bisa mengurus rakyat banyak,” kata Direktur SDM dan Riset Good Indonesia itu.

Perbuatan kekerasan yang dilakukan pejabat di Kabupaten Manggarai Barat merupakan suatu bentuk rendahnya moralitas.

“Sebab menyelesaikan masalah dengan cara tidak normal, apa bedanya dengan preman di luar sana yang menyelesaikan masalah demgan cara kekerasan apalagi dilakukan di depan umum,” kata Maksimus.

Kata dia, tidak ada alasan pembenaran bagi ketuanya terlepas siapa yang benar dan salah, tetapi perbuatan para pejabat di kabupaten Manggarai Barat yang kerap bertindak ala preman sungguh tidak patut sebagai pejabat publik.

“Apalagi dalam siteru perkelahian antara Florianus Rian dengan Paulus Jeramun, mereka lakukan di kantor bupati. Perbuatan mereka itu tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Mereka itukan pelayan masyarakat kalau mereka sebagai pejabat saja tidak bisa menyelesaikan masalah dengan dialog bagaimana mungkin mereka bisa urus masyarakat,” tegasnya.

Kata dia, Publik jangan terkecoh bahwa mereka manusia biasa maka tidak lepas dari emosional.

“Itu pernyataan pembenaran karena sebagai pejabat mereka harus berusaha untuk menanamkan contoh baik pada masyarakat,” tambah Maksimus.

Karena itu, tambahnya, Bupati sebagai pimpinan mereka harus memberikan sanksi berat berupa dinonjobkan, agar menjadi efek jera bagi yang lain.

“Apalagi sekarang sudah masuk di media nasional dan viral dimana-mana maka harus diberi sanksi tegas,” tukasnya.

Laporan: Edi Risal

Artikel ini telah dibaca 408 kali

Baca Lainnya
x