Nasional

Rabu, 12 Februari 2020 - 09:44 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Ratusan massa aksi memadati halaman kantor DPRD kabupaten Manggarai Barat (Foto: TeamYPF/Edi Risal)

Ratusan massa aksi memadati halaman kantor DPRD kabupaten Manggarai Barat (Foto: TeamYPF/Edi Risal)

Dukung Massa Aksi, DPRD Mabar Serukan Tolak Investasi Dalam Kawasan TNK

Floreseditorial.com Labuan Bajo – Ratusan pegiat konservasi dan pariwista di Labuan Bajo, Mangarai Barat menggelar aksi penolakan atas rencana pemerintah untuk berinvestasi di TNK pada Rabu (12/2/2020).

Ratusan peserta aksi menanyakan kebijakan pemerintah yang memberi izin investasi kepada sejumlah perusahaan swasta yaitu izin investasi Sarana Pariwisata Alam (IUPSWA) kepada PT KWE di atas lahan seluas 151,94 hektar di Pulau Komodo dan seluas 274,13 hektar di Pulau Padar, dan PT Sagara Komodo Lestari (PT SKL) di atas lahan seluas 22,1 hektar di Pulau Rinca.

Peserta aksi juga turut menuntut Pemerintah harus segera meninjau kembali penerapan Permen KLHK No: P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Tawan Wisata Alam.

“Permen ini tidak cocok diterapkan di Kawasan TN-Komodo yang merupakan ekosistem khusus yang harus diperlakukan dengan sangat hati-hati (prudent). Ini akan merusak lahan konservasi. Stop investasi di zona inti TNK”, tegas Aloisius Suhartim.

Aksi ini juga menuntut dan menolak pemberlakukan kawasan Pulau Komodo dan Perairan Sekitarnya sebagai Kawasan Wisata Ekslusif Super Premium dengan tiket masuk sebesar USD 1000 yang dikelola oleh PT Flobamor dan ‘pihak lainnya’. “Praktek macam ini merupakan bentuk monopoli bisnis yang merugikan baik masyarakat Komodo sendiri maupun para pelaku pariwisata di Labuan Bajo pada umumnya.

“Sebaliknya, kami mendesak Pemerintah untuk tidak merevisi PP No. 12 tahun 2014 tentang PNPB dan tetap mempertahankan angka tarif masuk ke TNK yang telah berlaku sejak tahun 2019”, tegas Aloisius saar membacalan tuntutan aksi dihadapan para anggota DPRD Mabar.

Tuntutan lain yang disampaikan kepada Pemerintah ialah membubarkan BOP-LBF dan mencabut Perpres No.32 tahun 2018.

“Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BOP-LBF) merupakan institusi di lapangan yang berada di balik rencana utak-atik kawasan Taman Nasional Komodo sebagai target baru investasi karena itu harus dibubarkan”.

“Sebaiknya Pemda Manggarai Barat harus diberi ruang untuk menentukan pembangunan pariwisata yang sesuai dengan konteks (ekonomi, budaya, lingkungan) masyarakat setempat”, papar Aloisius.

Anggota DPRD Fraksi Golkar, Anselmus Jebarus menyampaikan bahwa konservasi harus berorientasi pada keseimbangan alam sementara investasi berorientasi pada profit dan dua hal terasa sulit untik dijalankan secara bersamaan.

“Kita berada pada titik yang sama, menolak investasi di zona konservasi”, papar Ansel.

Menanggapi pernyataan peserta aksi dan anggota DPRD Mabar, ketua DPRD Edistasius Endi menyampaikan sikap untuk memperjuangkan pencabutan keputusan Permen KLHK No: P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019. “Ini biang kerok yang merusak konservasi menjadi investai”, tegas ketua Nasdem Mabar itu.

Dia menambahkan, sebagai konsistensi pernyataan tersebut akan mengajak akademisi dan pelaku wisata agar menemui presiden untuk menuntut merealisasikan pencabutan keputusan permen KLHK.

Laporan : Edi Risal

Artikel ini telah dibaca 865 kali

Baca Lainnya
x