Politik

Selasa, 11 Februari 2020 - 01:47 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Maxmilian S. Kolbey, S.H, Kepala Tata Usaha (KTU) RSUD dr. Ben Mboi Ruteng  (Ist)

Maxmilian S. Kolbey, S.H, Kepala Tata Usaha (KTU) RSUD dr. Ben Mboi Ruteng (Ist)

Beri Klarfikiasi ke Media, KTU RSUD Ben Mboi Sebut Bawaslu Manggarai Gegabah dan Prematur

Floreseditorial.com, Ruteng – Maxmilian S. Kolbey, S.H, Kepala Tata Usaha (KTU) RSUD dr. Ben Mboi Ruteng melayangkan klarifikasi kepada media perihal pemberitaan terhadap dirinya yang disebut – sebut telah mengintimidasi bawahannya untuk memilih salah satu bakal calon di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Maxmilian tertanggal 10 Februari 2020 itu, ia menjelaskan bahwa pemberitaan yang sedang viral saat ini di media online www.floreseditorial.com dengan judul “Pegawai RSUD Ben Mboi Diintimidasi Agar Pilih Balon Petahana” yang dipublikasi pada Rabu, 5 Februari 2020, dan “Sekretaris RSUD Ben Mboi Enggan Berkomentar Usai 90 Menit Diperiksa Bawaslu Manggarai” edisi Jumat, 7 Februari 2020 adalah pemberitaan yang tidak benar, menyesatkan dan merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan hak hukumnya sebagai pribadi.

Menurutnya beberapa alasan berita tersebut telah merugikan dirinya adalah sampai saat ini dirinya belum pernah mendengarkan secara resmi isi rekaman secara utuh terkait tuduhan tersebut.

“Apakah rekaman tersebut diperoleh secara sah menurut hukum karena saya tidak pernah dimintai izin untuk merekam pembicaraan dalam ruang privat, selain itu apakah isi rekaman tersebut (apabila ada) benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi karena pihak yang ada dalam rekaman tersebut menurut media massa adalah saya dengan Endak (MIN), apakah isi rekaman tersebut valid atau belum diedit atau dipotong-potong sesuai dengan selera pihak-pihak yang ingin menyudutkan/menjatuhkan saya,” kata Maximilian.

Ia menjelaskan bahwa berhubungan dengan rekaman yang belum dipastikan kebenarannya tetapi sudah terlanjur viral di media dan media sosial, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan intimidasi pada bawahannya.

“Saya tegaskan, saya tidak pernah melakukan intimidasi kepada pihak yang disebutkan di dalam rekaman tersebut. Bahwa tuduhan yang menyatakan bahwa intimidasi yang saya lakukan untuk mendukung calon tertentu, selain tidak benar juga merupakan tuduhan yang prematur, karena sampai saat ini belum ada satu pun calon yang pasti bertarung dalam pilkada sebelum ada penetapan secara resmi oleh KPU Kabupaten Manggarai,” beber Kepala Tata Usaha (KTU) RSUD dr. Ben Mboi Ruteng itu.

Selain memberikan klarifikasi, ia juga menyoroti sikap bawaslu kabupaten Manggarai yang menurutnya sangat gegabah dan prematur.

“Saya telah memenuhi pemanggilan Bawaslu Manggarai untuk diperiksa  sebagai wujud itikad baik saya sebagai warga negara yang patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Namun demikian, sampai dengan saat ini saya belum menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di Bawaslu karena Tindakan Bawaslu yang memanggil dan memeriksa saya dalam rangka pengawasan netralitas ASN sangat gegabah dan prematur. Karena pemanggilan harus mempertimbangkan keputusan bersama antar instansi Kemendagri, Kemenpan RB, Bawaslu RI, BKN dan KASN Tentang manajemen pengawasan netralitas ASN di mana akan ditindaklanjuti dengan surat edaran KASN tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN menjelang pilkada serentak tahun 2020,” katanya.

Ia menuturkan bahwa Bawaslu belum meminta izin kepada Bupati Manggarai  sebagai Pembina ASN terkait pemeriksaan saya selaku ASN.
 
“Bawaslu juga belum menjelaskan kepada saya, dari mana memperoleh rekaman tersebut, apakah perolehan rekaman tersebut sudah sah sebagai alat bukti karena saya tidak pernah mengetahui adanya pembicaraan saya direkam secara diam-diam di ruang privat, selain itu Materi Pemeriksaan langsung membicarakan isi rekaman dengan transkrip lengkap, padahal isi rekaman tersebut belum diperdengarkan kepada saya dalam rangka klarifikasi kebenaran isi pembicaraan dalam rekaman tersebut, apakah pihak dalam rekaman itu saya, apakah rekaman itu utuh atau sudah diedit-edit. Apabila setelah mendengarkan rekaman tersebut, saya menyatakan bahwa rekaman tersebut bukan suara saya/ rekaman tersebut sudah diedit sehingga konteks tidak utuh apakah pemeriksaan tersebut tidak menyesatkan?” tanya Maximilian.

Bahwa atas tindakan Bawaslu Kabupaten Manggarai yang gegabah dan premature itu, kata Maximilian, dirinya mempertimbangkan untuk melaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) RI terkait dugaan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Manggarai.

Ia juga menghimbau agar media dan penggiat medsos dan khalayak ramai untuk tidak menyebarkan fitnah yang belum terbukti kebenarannya.

“Karena saya akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik saya, atas komentar-komentar negatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ketusnya.

Laporan : Andre Kornasen.

Artikel ini telah dibaca 10794 kali

Baca Lainnya
x