Politik

Kamis, 6 Februari 2020 - 06:39 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Ilustrasi

Ilustrasi

7 ASN Aktif di Kabupaten Manggarai Diduga Terlibat Politik Praktis

Floreseditorial.com, Ruteng – Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten Manggarai memeriksa tujuh (7) aparatus sipil negara (ASN) karena diduga kuat melanggar asas netralitas ASN. Sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

Hal ini disampaikan oleh Kordiv Pencegahan, Humas dan hubungan antar lembaga Herybertus Harun kepada awak media Kamis (6/2/2020). Ia menjelaskan dari hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Manggarai terhadap netralitas ASN, POLRI, TNI menjelang pilkada 23 September 2020 mendatang. Ada tujuh (7) orang ASN aktif yang diduga melanggar undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik ASN.

Ketujuh orang ASN tersebut adalah berinisial KJ, HG, HN, AG, MK, RS, dan LS. Menurut Hery dari ketujuh ASN ini ada yang berstatus Pejabat struktural di lingkup pemerintah kabupaten Manggarai.

“Ada 7 orang ASN yang kami mulai klarifikasi hari ini dan dilanjutkan besok. Ketujuh ASN tersebut merupakan temuan pengawas dalam melakukan pengawasan netralitas ASN selama beberapa pekan ini,” kata Mantan Wartawan Timex Kupang itu, Kamis (06/2/2020).

Sementara Kordiv hukum dan penindakan pelanggaran pemilu Bawaslu Manggarai Fortunatus Hamzah Manah menjelaskan dasar hukum penindakan netralitas ASN diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum, undang-undang nomor 10 tahun 2016, undang-undang nomor 5 tahun 2014, tentang aparatur sipil, peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004.

Selain undang-undang tersebut terdapat juga Perbawaslu nomor 6 tahun 2018 tentang netralitas ASN, TNI, dan Polri. Serta Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota.

“Ini beberapa undang-undang yang mengatur tentang pengawasan netralitas ASN, dan kewenangan kami sebatas klarifikasi terhadap laporan dan temuan pengawas,” ujar Alfhan, Kamis (06/2/2020).

Laporan : Adrian Juru

Artikel ini telah dibaca 3509 kali

Baca Lainnya
x