Hukrim

Sabtu, 25 Januari 2020 - 13:02 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Plasidius Asis Doernay, S.H (Ist)

Plasidius Asis Doernay, S.H (Ist)

Tuntutan Pasal 263 Pada Mantan Camat Boleng, Begini Kata Praktisi Hukum Asis Doernay

Floreseditorial.com, Borong – Tuntutan Pasal 263 yang disangkakan Polda NTT terhadap Camat Boleng bisa saja berbeda dengan kesimpulan dan penilaian Hakim Pengadilan. Sebab seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak bersalah adalah Hakim Pengadilan.

“Sebagai Advokat, tentu Saudara Bonaventura telah menyiapkan semua alat bukti dan kuasa hukumnya untuk membela dirinya pada saat persidangan di gelar di Pengadilan” kata Plasidius Asis Doernay, S.H, Praktisi hukum di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Sabut (25/01/2020).

Sesuai Locus, kata Asis, tentu sidang atas perkara ini akan di gelar di pengadilan negeri Labuan Bajo.

“Semua alat bukti pasti akan dibeberkan di pengadilan. Dalam kasus ini , saya hanya bisa memberikan support moral dan support pendapat terhadap saudara Bonaventura,” katanya.

Pertama, ujarnya melanjutkan, proses hukum adalah sebuah proses untuk membuktikan kebenaran dan keadilan. Dan saudara Bonaventura memiliki hak itu sebagai warga negara.

Selain itu, upaya-upaya hukum tentu masih terbuka lebar, kendati yang terburuk dia dinyatakan bersalah pada pengadilan tingkat pertama.

“Harapan saya saudara Bonaventura jangan kendor, masih ada upaya hukum lain seperti Banding, Kasasi bahkan PK,” tuturnya.

Selain itu, ungkapnya lebih lanjut, Mantan Camat Boleng itu diharapkan untuk menyiapkan kuasa hukum yang bisa membebaskan dirinya, dan atau setidaknya meringankan tuntutan hukuman pada dirinya.

Saat ditanyai media ini perihal Upaya Hukum Pra Peradilan yang Saat ini Belum diputuskan, Asis menjelasakan bahwa hal tersebut adalah satu fase yang belum tuntas.

“Saya berharap Kejaksaan tidak boleh terburu-buru melimpahkan berkasnya ke pengadilan sebelum putusan Pra Peradilan dijatuhkan. Hal ini dilakukan untuk menghormati hak hukum setiap warga tanpa terkecuali,” imbuhnya.

Publik katanya Lebih lanjut, tidak ingin Kasus Camat Boleng ini menjadi ajang adu kekuatan atau apalagi terkesan ingin membumkam hak hukum orang lain.

“Ini tidak boleh. Hentikan. Negara ini bukan Negara Kekuasaan..Tetapi Negara Hukum. Equalty Before The Law, dan perlu diingat bahwa, setiap warga negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum” tandasnya.

Kata dia, point penting dari kasus ini adalah penegakan hukumnya harus Fire.

“Yang harus dihindari adalah mafia dalam proses penegakan hukum. Atau mempidanakan orang lain demi membungkam hak hukum,” imbuhnya

Untuk diketahui, Kasus dugaan pemalsuan dokumen surat tanah yang dilakukan oleh Bonaventura Abunawan, camat Boleng, Kabupaten Manggarai Barat memasuki tahap baru.

Setelah sebelumnya pada selasa (26/11/2019) ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda NTT atas kasus pemalsuan dokumen surat pernyataan yang memuat tanda tangan dan cap jempol di atas materai dari tua’ Golo seKecamatan Boleng akan hak dan batas tanah adat Ulayat Mbehal termasuk tanah Ulayat Terlaing, Boleng, Manggarai Barat.

Pada Kamis (23/1/2020), ia resmi ditahan penyidik kejaksaan Negri Manggarai Barat

Laporan: Andre Kornasen

Artikel ini telah dibaca 924 kali

Baca Lainnya
x