News

Jumat, 24 Januari 2020 - 17:17 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Plasidius Asis Doernay, S.H (Ist)

Plasidius Asis Doernay, S.H (Ist)

Pengamat : Sengkarut Pemindahan Lokasi Dermaga Niaga, Bupati dan DPRD Mabar Harus Bertemu Presiden

Floreseditorial.com, Labuan Bajo – Sorotan akan pembangunan dermaga Niaga Rangko terus datang dari sejumlah kalangan di kabupaten Manggarai Barat.

Sebagaimana diketahui, rencana pembangunan dermaga niaga Rangko akan dianggarkan dari dana APBN sebesar 200 milyar.

Pembangunan dermaga Niaga ini sebelumnya direncanakan dibangun di Bari, kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Namun belakangan pembangunan dermaga Niaga itu justru dibangun di Rangko, kecamatan Komodo yang jaraknya tak sampai 10 kilometer dari kota Labuan Bajo.

Pemindahan lokasi pembangunan dermaga Niaga ini membuat sejumlah kalangan berpendapat bahwa pembangunan dermaga Niaga Rangko justru akan menggangu stabilitas wisata premium dengan hiruk pikuk aktifitas bongkar muat pasca dermaga tersebut dibangun nantinya.

Plasidius Asis Doernay, S.H, pengamat kebijakan publik kepada media ini menjelaskan bahwa pembangunan dermaga Niaga Rangko justru akan menggangu stabilitas wisata premium.

“Rangko itu jaraknya tak jauh dari kota Labuan Bajo, bayangkan aja jika truk-truk besar pengangkut barang nantinya harus melintas di Kota Labuan Bajo, padahal Labuan Bajo itu dibangun dengan konsep wisata Premium dimana aktifitas pariwisata itu butuh kenyamanan tanpa hiruk pikuk aktifitas bongkar muat,” kata pria yang juga berprofesi sebagai advokat itu.

Soal pembangunan dermaga Niaga, kata Plasidius, secara pribadi dirinya menyambut baik investasi yang dilakukan presiden dalam program wisata super premium di Labuan Bajo termasuk pembangunan dermaga niaga tersebut.

“Namun pada akhirnya pembangunan dermaga ini justru menjadi problem yang ada di daerah kabupaten Manggarai Barat. Bukan saja menjadi probem rakyat, namun juga menjadi problem daerah karena masifnya penolakan dari masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, sejumlah analisis dan kajian telah menunjuk Bari di kecamatan Macang Pacar sebagai lokasi untuk pembangunan dermaga Niaga. Hal inipun didukung oleh Peraturan Daerah (Perda) yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat.

“Yang menjadi problem dasar saat dermaga ini dipindah ke Rangko adalah menimbulkan kesenjangan sosial, termasuk kekecewaan masyarakat Bari atas keputusan pemindahan lokasi Dermaga Niaga. Pemindahan itu bisa kita nilai atau Patut diduga merupakan keputusan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan hal ini juga bisa kita sebut sebagai tindakan korupsi kebijakan karena dilakukan tanpa melalui sebuah kajian dan proses yang matang dan tidak didukung oleh Peraturan Daerah” jelasnya.

Selain itu, katanya lebih lanjut, tindakan sepihak Pemerintah pusat memindahkan lokasi Dermaga Niaga ini sama halnya dengan merendahkan martabat daerah oleh kebijakan pusat.

“Itu artinya posisi kita (Daerah,red) tidak memiliki otonom, tidak memiliki kewibawaan dan tidak memiliki power untuk mematahkan kebijakan pusat, padahal UU 32 sudah mengatur tentang otonomi daerah hingga sampai pada Perda yang mengatur tentang tata ruang sebagai turunan dari UU otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan pada daerah sebagai pemerintah setempat yang paling paham tata ruang daerah,” tandasnya.

Pemindahan lokasi Dermaga Niaga, kata dia, juga membuat kewibawaan eksekutif dan legislatif di kabupaten Manggarai Barat menjadi rendah, karena mereka tidak memilik power untuk melawan kebijakan Pusat.

Selain itu, katanya saat ditemui media ini di Labuan Bajo, jika ditilik dari aspek hukum diketahui bahwa kasus hukum penyelesaian sengketa ulayat tanah Rangko hingga kini masih belum tuntas.

“Namun patut diduga bahwa pemindahan lokasi Dermaga Niaga itu bisa jadi dikendalikan oleh sekelompok mafia yang mempunyai kepentingan terhadap Lokus disana. Sulit dipungkiri bahwa banyak tanah disana dikuasai oleh orang kaya dan pejabat hingga hal ini menjadi nilai tawar terhadap pemindah lokasi ini dan menguntungkan kelompok atau korporasi tertentu,” imbuhnya.

Problemnya, kata dia, jangan sampai Presiden justru tidak mengetahui pemindahan lokasi pembangunan dermaga niaga ini.

“Saya yakin ini ada permainan sekolompok orang atau permainan mafia dan korporasi tertentu saja,” imbuhnya.

Kata dia, agar masyarakat di kabupaten Manggarai Barat tidak menyalahkan pemerintah dan DPRD di Kabupaten Manggarai Barat maka pemerintah daerah dan DPRD kabupaten Manggarai Barat dituntut untuk bisa berbuat sesuatu.

“Bupati dan DPRD harus segera mendatangi presiden dan segera menjelaskan kepada presiden mengapa dermaga Niaga harus tetap dibangun di Bari. Datang dengan membawa data dan kajian yang telah dibuat sebelumnya untuk memperkuat argumentasi daerah agar pembangunan dermaga niaga tetap dilaksanakan di Bari dan saya kira Presiden akan memaklumi, tak bisa hanya terus menyampaikan wacana – wacana saja atau menyampaikan janji – janji saja” tegasnya.

Pada bagian akhir wawancara, ia menjelaskan bahwa jika Bupati dan DPRD kabupaten Manggarai Barat tidak mau bertemu presiden, maka bisa diduga DPRD dan pemerintah Mabar turut berselingkuh dalam proses pemindahan dermaga Niaga dari Bari ke Rangko.

Laporan: Andre Kornasen

Artikel ini telah dibaca 696 kali

Baca Lainnya
x