News

Selasa, 14 Januari 2020 - 06:02 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Lingko Lehong, kawasan yang kini menjadi pusat Administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Ist)

Lingko Lehong, kawasan yang kini menjadi pusat Administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Ist)

Lingko Lehong, Hak Ulayat Gendang Ara Pesek

Floreseditorial.com, Borong – Masyarakat Adat Gendang Lidi, Gendang Rehes, Gendang Ratung, yang berada di sekitar Masyarakat Adat Ara Pesek, di desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai, secara bersama menyatakan dan menerangkan bahwa Lingko Lehong merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat Gendeng Ara Pesek.

Hal ini dinyatakan dalam Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Tua Gendang Lidi, Tua Gendang Rehes, Tua Gendang Ratung, tertanggal 27 September 2018 lalu.

Sebagaimana diberitakan floreseditorial.com (13/01/20), tanah ulayat Lengko Lehong ini telah diserahkan kepada tanah seluas ± 50 (lima puluh) Ha di Lengko Lehong ini telah diserahkan kepada Pemda Kabupaten Tingkat II Manggarai pada tanggal 13-11-1991, yang pasca pemekaran menjadi Pemda Manggarai Timur.

“Yang telah diserahkan itu bagian dari tanah ulayah Lengko Lehong. Saat penyerahan itu, ikut menandatangan dokumen penyerahan dari Gendang Lidi, Gendang Rehes, dan Gendang Ratung atas nama Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Desa Gurung Liwut sebagai Pihak Kesatu,” kata Mateus Lapur, Tu’a Gendang Ara Pesek saat ditemui floreseditorial.com Selasa (14/01/2020).

Tetapi, lanjut Mateus Apur, keikutsertaan Gendang-Gendang lain dalam penandatangan dokumen tersebut tidak berarti bahwa Lingko Lehong itu merupakan tanah ulayat bersama semua Gendang di Desa Gurung Liwut.

“Lingko Lehong itu tetap tanah ulayat milik Gendang Ara Pesek,” imbuhnya.

Masyarakat adat Gendang Ara Pesek mulai mengerjakan tanah di Lehong (Foto: TeamYPF/Andre Kornasen)

Data yang dihimpun media ini, pernyataan Mateus Lapur, Tu’a Gendang Ara Pesek, ini diperkuat pula oleh pernyataan mantan Camat Borong, Drs. Ambrosius Dandut, yang menerima penyerahan Tanah Pemda di Lingko Lehong itu atas nama Bupati KDH Tingkat II Manggarai, pada tanggal 13/11/1991.

“Lingko Lehong itu tanah ulayat hak milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Ara Pesek. Keterlibatan Gendang lain dalam penandatangan dokumen Penyerahan hanya untuk memperkuat penyerahan tersebut, tegasnya.

Kata dia keterlibatan Gendang lain dalam penandatangan dokumen Penyerahan Sama sekali tidak berarti Gendang lain juga memiliki hak ulayat atas Lingko Lehong itu.

“Jadi, tidak benar kalau yang mengatakan bahwa Lingko Lehong itu hak ulayat bersama dari Gendang-Gendang yang ada di Desa Gurung Liwut. Tidak ada itu Lingko bersama. Lingko Lehong itu adalah milik Gendang Ara Pesek,” kata Ambrosius yang membuat dan menandatangani Surat Penyerahan itu.

Pernyataan Tu’a-Tu’a Gendang Lidi, Gendang Rehes, dan Gendang Ratung, dan mantan Camat Borong Drs. Ambrosius Dandut, menurut Gabriel Mahal, Kuasa Hukum Masyarakat Adat Gendang Ara Pesek, sudah sangat terang dan jelas menunjukkan dan membuktikan bahwa Lingko Lehong itu merupakan tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Gendang Ara Pesek.

“Itu sangat terang dan jelas. Lingko Lehong adalah tanah ulayat milik Masyarakat Hukum Adat Gendang Ara Pesek. Masyarakat hukum adat sebagai bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional sebagai warga negara, seperti hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, lingkungan yang baik, persamaan di hadapan hukum dan hak-hak lainnya,” kata Gabriel Mahal.

Ia menjelasakan, pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, ‘Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Menurutnya jika Pemda Manggarai Timur atau pihak manapun mengabaikan Masyarakat Hukum Adat Gendang Ara Pesek, termasuk hak atas tanah ulayatnya di Lingko Lehong, itu tidak hanya melanggar Konstitusi UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999.

“Tetapi juga merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia,” tukasnya.

Laporan: Andre Kornasen

Artikel ini telah dibaca 4876 kali

Baca Lainnya
x