News

Senin, 13 Januari 2020 - 10:37 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Masyarakat Adat Gendang Ara Pesek, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur,  melakukan pengukuran kembali tanah seluas ± 50 (lima puluh) Ha di Lengko Lehong yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Manggarai Timur (Foto: TeamYPF/Andre Kornasen)

Masyarakat Adat Gendang Ara Pesek, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, melakukan pengukuran kembali tanah seluas ± 50 (lima puluh) Ha di Lengko Lehong yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Manggarai Timur (Foto: TeamYPF/Andre Kornasen)

Tanah Pemda Manggarai Timur Di Lingko Lehong: Benarkah Ada Yang Alihkan Jadi Milik Pribadi?

Floresedirorial.com, Borong –
Masyarakat Adat Gendang Ara Pesek, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, melakukan pengukuran kembali tanah seluas ± 50 (lima puluh) Ha di Lengko Lehong yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Manggarai Timur.

Bidang tanah tersebut diserahkan kepada Pemda Tingkat II Manggarai pada tanggal 13 November 1991, sebelum sebelum pemekaran Kabupaten Manggarai Timur dilakukan Pemda Tingkat II Manggarai. Pengukuran itu dilakukan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020.

Pengukuran tersebut dilakukan oleh Masyarakat Adat Gendang Ara Pesek untuk memastikan luas bidang tanah tersebut adalah ± 50 (lima puluh) Ha sesuai dengan penyerahannya di tahun 1991.

Sebab, ada simpang siur informasi. Tanah tersebut telah disertifikat oleh Pemda Manggarai Timur. Tetapi luasnya jauh berkurang dari jumlah saat penyerahannya oleh Masyarakat Adat Gendang Ara Pesek di tahun 1991.

Berkurangnya luas bidang tanah tersebut memang terkonfirmasi dari hasil pengukuran manual pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020. Luas bidang tanah hasil pengukuran oleh Masyarakat Gendang Ara Pesek ± 35 (tiga puluh) Ha.

Mengenai masalah ini, Gabriel Mahal selaku Kuasa Hukum dari Masyarakat Gendang Ara Pesek, meminta kepada Pemda Manggarai Timur untuk menjelaskan kepada Masyarakat Gendang Ara Pesek.

“Saya mengharapkan agar Pemda Manggarai Timur memberikan klarifikasi kepada masyarakat; apakah benar bidang tanah tersebut luasnya lebih kurang daripada luas yang diserahkan di tahun 1991; Jika benar, harus dijelaskan mengapa bisa berkurang,” kata Gabriel Mahal saat diwawancarai media ini, Senin (13/01/2020).

Menurut Gabriel Mahal, penjelasan Pemda Manggarai Timur itu penting, karena: Pertama, bidang tanah seluas ± 50 Ha di Lingko Lehong itu berasal dari tanah ulayat yang diserahkan Masyarakat Gendang Ara Pesek kepada Pemda.

Selain itu, kata Gabriel, penjelasan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur juga bertujuan untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat bahwa ada bagian dari tanah yang mereka serahkan tahun 1991 itu beralih jadi tanah milik pribadi pejabat dan mantan pejabat daerah.

“Hal ini juga menyangkut hak atas keterbukaan informasi publik sebagaimana dijamin oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Bahkan, tidak sebatas itu. Pemda Manggarai Timur perlu menjelaskan kepada publik bahwa dalam anggaran pembangunan gedung DPRD, Rumah Sakit, dan gedung-gedung perkantoran yang ada lahan tersebut, tidak ada anggaran pembebasan lahan/tanah karena menggunakan lahan/tanah yang diberikan cuma-cuma oleh Masyarakat Adat Gendang Ara Pesek pada tahun 1991 tersebut,” kata Gabriel.

Lebih lanjut, Gabriel Mahal menegaskan bahwa Pemda Manggarai Timur tidak lagi dapat mengatakan bahwa Lingko Lehong, termasuk bidang tanah seluas 50 Ha yang telah diserahkan kepada Pemda Manggarai Timur itu, bukan tanah ulayat Masyarakat Adat Gendang Ara Pesek.

“Karena, sudah ada pengakuan dari Masyarakat Adat Gendang Lidi, Gendang Rehes, Gendang Ratung, yang menyatakan bahwa dengan sesungguhnya Lingko Lehong itu hak ulayat masyarakat hukum adat Gendeng Ara Pesek, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Tua Gendang Lidi, Tua Gendang Rehes, Tua Gendang Ratung, tertanggal 27 September 2018” tutup Gabriel.

Sementara hingga berita ini diturunkan, media belum berhasil menghubungi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai timur.

Laporan : Andre Kornasen

Artikel ini telah dibaca 2715 kali

Baca Lainnya
x