Politik

Selasa, 31 Desember 2019 - 02:14 WIB

2 tahun yang lalu

logo

Deno Kamelus, Bupati Manggarai (Foto:Tajuk Flores)

Deno Kamelus, Bupati Manggarai (Foto:Tajuk Flores)

Bawaslu Kembali Ingatkan Deno Kamelus

Tidak Boleh Ada Pelantikan Pejabat Mulai 8 Januari 2020

Floreseditorial.com, Ruteng – Sejalan dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan wakil bupati serentak tahun 2020 maka Bawaslu Kabupaten Manggarai kembali mengingatkan Bupati Manggarai untuk tidak boleh melakukan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni tepat mulai tanggal 8 Januari 2020.

Jika hal ini dilanggar maka ada konsekwensi hukum bagi petahana yang hendak maju kembali dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

Peringatan Bawaslu Kabupaten Manggarai kepada bupati Manggarai tertuang dalam surat bernomor 164/Bawaslu-Mgr/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Kordinator Divisi Pencegahan ,HUmas dan Hubungan Antar Lembaga atas nama ketua Bawaslu Kabupaten Manggaraui Herybertus Harun.

“Sesuai ketentuan UU nomor 10 tahun 2016 dan sejumlah regulasi lain,Bupati tidak boleh melakukan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan pasangan calon,tepatnya pada tanggal 8 Januari 2020 dan seterusnya tidak boleh lagi ada mutasi jabatan”kata ketua Kordiv Pencegahan ,Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Manggarai,Herybertus Harun kepada wartawan.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan UU 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur,bupati dan walikota dalam pasal 71 menegaskan pejabat negara,pejabat daerah,pejabat ASN,anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntukan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Selain itu,bupati atau wakil bupati dilarangan melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabataan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.


“Dalam hal bupati atau wakil bupati selaku petahana melanggar ketentuan tersebut ,petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”katanya.

Sementara dalam pasal 188 dijelaskan setiap pejabat negara,pejabat ASN dan kepala desa atau Lurah dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 71 dipidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit enam ratus ribuh rupiah atau paling banyak 6 juta rupiah. Ditegaskan juga dalam pasal 73 ayat 7 UU 5 tahun 2014 tentang ASN bahwa mutase PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Lebih lanjut kata Heri,bahwa penetapan pasangan calon peserta pemilihan tahun 2020 pada tanggal 8 juli 2020 berdasarkan lampiran Peraturan KPU nomor 16 tahun 2019 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur,bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2020,maka Bupati diminta untuk tidak melakukan mutase jabatan enam bulan sebelum penetapan pasangan calon yaitu tanggal 8 Januari 2020.

Laporan : Adrian Juru

Artikel ini telah dibaca 658 kali

Baca Lainnya
x