Hukrim

Rabu, 11 Desember 2019 - 11:29 WIB

2 tahun yang lalu

logo

Yosefina Da Costa

Yosefina Da Costa

Bendahara Sekwan DPRD Manggarai Ditangkap, Berkasnya Diserahkan ke Kejari Manggarai

Floreseditorial.com, Ruteng – Bendahara sekertaris dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Manggarai Yosefina Da Costa (YDC) ditangkap polisi pada tanggal 5 Desember 2019 lalu.

Ia ditangkap karena laporan seorang warga Kelurahan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong Elmiliana Helmi.

Tersangka dilaporkan karena telah menipu korban yang sudah meminjam uang korban sebesar 120 juta (seratus dua puluh juta) pada bulan maret tahun 2017 lalu. Menurut keterangan dari korban Emilia Helmi, tersangka meminjam uang dengan memakai nama lembaga yaitu Sekertaris dewan kabupaten Manggarai.

“Saya meminjam uang untuk kebutuhan di lembaga DPR, karena belum cair uang dari BPD,” ujar korban, meniru cerita tersangka.

korban juga mengaku bahwa pada saat peminjaman uang, tersangka membuat surat perjanjian untuk membayar utang setelah satu Minggu kemudian.

“Saya buat kwitansi dengan dia (tersangka) perjanjian dibayar satu minggu kemudian,” lanjutnya Emilia, kepada wartawan.

Kasi Pidum Kejari Manggarai I Dewa Semara Putra menjelaskan bahwa kasus tersebut dilimpahkan dari pihak kepolisian resort (Polres) Manggarai sejak (5/12/2019) lalu.

“Benar bahwa kasus bendahara sekwan itu sedang kami tangani. Kami sudah terima itu sejak 5 Desember kemarin,” jelasnya, Rabu (11/12/2019).

Tersangka disangkan dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun. tersangka akan disidangkan di pengadilan Ruteng pada bulan Januari tahun 2020 nanti.

“Ini kasus penipuan kena pasal 378 KHUP. Masuk dipersidangannya nanti sekitar januari,” ujar I Dewa, kepada Floreseditorial.com.

Sementara Sekertaris dewan Kabupaten Manggarai Hendrik Amal mengatakan kasus tersebut merupakan urusan pribadi tersangka.

“Itu urusan piutang pribadia dia (tersangka) Yosefina Da Costa,” kata Hendrik kepada Floreseditorial.com Rabu (11/12) malam.

Hendrik juga memastikan tidak ada bantuan hukum bagi stafnya itu, sebab kasus tersebut merupakan bukan urusan negara.

“Tidak ada bantuan hukum dari negara,” tutupnya.

Laporan: Adrian Paju

Artikel ini telah dibaca 9192 kali

Baca Lainnya
x