News

Rabu, 20 November 2019 - 08:49 WIB

2 tahun yang lalu

logo

Proses pengiriman berkas CPNS melalui jasa PT POS Indonesia di kabupaten Manggarai Barat (Foto: TeamYPF/IDE)

Proses pengiriman berkas CPNS melalui jasa PT POS Indonesia di kabupaten Manggarai Barat (Foto: TeamYPF/IDE)

Kerjasama BKD Mabar Dan PT Pos Indonesia Untuk Jasa Pengiriman Berkas CPNS Dikritik

Floreseditorial.com, Labuan Bajo – Seleksi penerimaan calon pegawai negri sipil di seluruh daerah di Inonesia baru saja dibuka. Para peserta CPNS pun terlihat begitu sibuk mengurus dan mengirim kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sebelum menuju ke tahap selanjutnya.

Namun demikian, dibalik kesibukan yang ada tersebut, tidak sedikit peserta CPNS yang mengeluh bahkan mengkritik proses pengiriman dokumen yang ada sebagaimana diatur oleh Badan Kepegawaian daerah. Hal ini dipicu oleh sejumlah fakta lapangan yang diketahui tidak sejalan dengan proses seleksi yang yang kini sedang berjalan.Salah satunya adalah yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat.

Seleksi calon pegawai negri sipil Kab. Manggarai Barat rupanya memang menuai kritikan pedas dari peserta CPNS. Hal ini dipicu oleh sejumlah informasi yang diketahui tidak sejalan dengan proses seleksi yang yang kini sedang berjalan .

Salah satu hal yang disoroti publik adalah terkait proses pengiriman berkas melalui jasa PT POS Indonesia.

Informasi yang diperoleh media Floreseditorial.com, terdapat biaya sebesar 26.000,- untuk mengirimkan berkas CPNS melalui PT POS INDONESIA.

Hal ini rupanya berbanding terbalik dengan informasi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manggarai Barat. bahwa pendaftaran tidak dipungut biaya atau gratis.

Menurut Sebastianus Wantung, kepala BKD Mabar, proses pengiriman berkas melalui jasa PT POS Indonesia merupakan inisiatif dan tawaran PT POS Indoensia.

“Ada tawaran dari kantor pos untuk menggunakan jasa pengiriman mereka terhadap berkas peserta CPNS”, ujarnya saat ditemui di kantor BKD Mabar pada Rabu (20/11/2019).

Meski demikian, ia mengaku dalam kesepakatan MOU dengan pihak POS, tidak ada pembicaraan soal biaya.

“Kami tidak pernah membicarakan pungutan biaya”, kata Sebastianus Wantung.

Lebih lanjut, Sebastianus mengatakan, pengiriman melalui jasa pos bertujuan agar proses pengiriman berkas dari luar daerah bisa berlangsung seragam.

“Tidak ada aturan khusus, hanya kita berniat untuk pelayanan satu pintu agar mempermudah kami di sini”, tegas Sebastianus Wantu.

Sedangkan Dionisius Katra, salah satu staf verivikator BKD menjelaskan bahwa pertimbangan menggunakan jasa pos dalam pengumpulan berkas ialah BKD tidak memiliki loket dan tempat yang luas untuk menampung peserta CPNS.

“BKD tidak memiliki loket yang representatif untuk penerimaan berkas dari calon peserta karena selain tempat atau ruangan kecil juga berpotensi mengganggu aktivitas kantor”, kata Dionisius Katra.

Berbeda dengan kepala BKD Mabar, Ian Laksono Dewantoro selaku manager pelayanan dan penjualan PT Pos Indonesia Cabang Mabar menjelaskan kepada floreseditorial.com bahwa kesepakatan penggunaan jasa pos merupakan hasil kerjasama dengan panitia penerima CPNS.

“Kita telah menyampaikan ke pantia saat rapat bahwa akan ada biaya pengiriman berkas tersebut dan panitia bersepakat”, kata Ian Laksono Dewantoro.

Menurutnya, penggunaan jasa pos kali ini lebih kepada memperlancar proses pengiriman berkas. “Tidak bisa kirim langsung ke BKD karena itu akan merusak alur ritme”, jelas Ian.

Sementara itu, Maria L, peserta CPNS mengeluhkan kebijakan Pemda Mabar atas pengiriman berkas melalui jasa pos. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya mempersulit dan lebih kepada kepentingan bisnis pemerintah.

“Rumah saya di Cowang Ndereng, lebih dekat dengan BKD daripada kantor pos. Tetapi karena aturan saya harus datang jauh ke sini lagi”, ungkapnya.

Sementara ada keterangan di surat pengumuman pada point 9, tidak ada pungutan biaya atau gratis tetapi berbanding terbalik dengan fakta lapangan.

Laporan : IDE

Artikel ini telah dibaca 6806 kali

Baca Lainnya
x