Hukrim

Selasa, 5 November 2019 - 07:40 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Foto (Net)

Foto (Net)

KPK Dalam Bahaya

Jika Dituntut Balik Oleh Sofyan Basir Dan Syafrudin Tumenggung

Floreseditorial.com – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi a/n. Terdakwa Sofyan Basir, mantan Dirut PLN sebagai isyarat kuat adanya kesalahan KPK dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Hakim telah mengoreksi secara total hasil penyidikan dan penuntutan KPK melalui putusan Pengdilan Tipikor  terkait kinerja KPK yang akhir-akhir ini dipersolkan publik, sebagai tidak murni penegakan hukum melainkan KPK menjadi alat politik.

Keberanian Majelis Hakim memutus bebas Terdakwa Sofyan Basir, apakah terinspirasi oleh putusan bebas Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Tindak Pidana Korupsi a/n. Terdakwa Syafrudin A.Tumenggung, mantan Kepala BPPN beberapa waktu lalu terkait kasus korupsi BLBI yang melibatkan konglomerat Syamsul Nursalim atau karena Majelis Hakim sudah terbebas dari tekanan kekuasaan yang akhir-akhir ini disebut-sebut dilakukan oleh oknum-oknum pimpinan KPK.

“Mencermati ke dua putusan Pengadilan dalam dua perkara berbeda oleh Majelis Hakim berbeda pula, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, telah mempertegas bahwa Majelis Hakim memiliki keberanian untuk mengoreksi kinerja KPK di tengah rumor yang menyatakan bahwa KPK sering menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya dalam penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi tertentu,” kata Petrus Selestinus, Koordinator tim pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Selasa (5/11/2019).

Mantan Komisioner KPKPN Dan Advokat Peradi itu menjelaskan bahwa Koreksi terhadap KPK melalui putusan Hakim, seperti gayung bersambut, dimana dalam waktu yang hersamaan KPK tidak hanya dikoreksi melalui revisi UU KPK, melalui Judicial Review, melalui Praperadilan akan tetapi juga KPK juga saat ini telah dikoreksi dengan cara proses persidangan Pengadilan Tipikor melalui putusan-putusan Majelis Hakim sebagaimana terjadi dalam putusan perkara Tipikor Sofyan Basir dan Safrudin A. Tumenggung.

“Yang harus dijaga sekarang adalah jangan sampai Pengadilan Tipikor dalam koreksinya terhadap KPK, menjadi ‘kebablasan’ hingga membuat KPK diperlemah atas nama ‘kebebasan hakim’ yang merdeka dan itulah yang lebih berbahaya, ketimbang bahaya revisi UU KPK, karena revisi sebuah UU selalu memerlukan proses yang panjang dan bersifat terbuka,” kata Selestinus.

Putusan bebas Sofyan Basir dan putusan bebas Syafrudin A. Tumenggung, berimplikasi melahirkan tuntutan pidana dan tuntutan Rehabilitasi dan/atau Kompensasi dari Sofyan Basir dan Syafrudin A. Tumenggung terhadap KPK.

“Berdasarkan pasal 63 UU N. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, bahwa dalam hal seseorang dirugikan akibat penyelidikan, penyidikan,  dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK secara bertentangan dengan UU, ybs. berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau kompensasi,” tutup Petrus Selestinus

Laporan : Andre Kornasen

Artikel ini telah dibaca 345 kali

Baca Lainnya
x