Bisnis Ekonomi

Selasa, 29 Oktober 2019 - 01:12 WIB

10 bulan yang lalu

logo

Capt Wisnu Handoko membuka Rakernas APBMI 2019 (Ist)

Capt Wisnu Handoko membuka Rakernas APBMI 2019 (Ist)

Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Gelar Rakernas di Jogja

Floreseditorial.com, Yogyakarta – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) 2019 bertema ‘Sinergitas APBMI dan BUP Menuju Indonesia Unggul’ resmi dibuka oleh Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut, Capt Wisnu Handoko di Hotel Grand Inna Malioboro Jogjakarta, Senin (28/10).

Tercatat sebanyak 338 pengurus/Perusahaan Bongkar Muat (PBM) anggota APBMI dari seluruh Indonesia menghadiri kegiatan Rakernas tersebut yang dilaksanakan tanggal 28 – 29 Oktober 2019.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) 2019 menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Rekomendasi tersebut dihasilkan setelah melewati rapat dua Komisi yakni Komisi A yang membahas bidang organisasi dan keuangan, serta komisi B yang membahas program kerja.

Khusus Komisi A dalam rapat Kerja nasional tersebut merekomendasikan sejumlah point yang berkaitan dengan roda organisasi.

“Termasuk bantuan hukum kepada DPW maupun DPC APBMI , sanksi terhadap anggota yang tidak patuh pada ketentuan organisasi serta pemanfaatan website organisasi sebagai wadah informasi dan komunikasi,” kata Muhammad Achyar, ketua DPP Bidang Advokasi dan Hukum APBMI, Selasa (29/10/2019).

Muhammad Achyar ketua DPP Bidang Hukum dan Advokasi bersama HM Fuadi Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (Ist)

Rakernas APBMI juga merekomendasikan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk membuat negatif list bagi perusahaan bongkar muat yang ada di daerah yang tidak aktif lagi melakukan kegiatannya, termasuk PBM yang kegiatannya hanya meminjamkan bendera perusahaannya.

Beberapa poin penting yang turut direkomendasi adalah APBMI sepakat mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera merevisi KM 35/2007 sebagaimana yang sudah diusulkan ke Kementerian tersebut serta menindaklanjuti pembentukan Koperasi APBMI yang salah satu kegiatannya adalah pengerah tenaga kerja bongkar muat.

Capt Wisnu Handoko dalam kata sambutannya menjelaskan, APBMI sebagai wadah organisasi profesional diharapkan dapat menciptakan layanan bongkar muat di pelabuhan yang baik serta dikelola secara profesional pula.

Dimana kegiatan bongkar muat di era digital ini, perusahaan bongkar muat juga dituntut harus mampu memanfaatkan layanan digital (IT) dengan dukungan infrasruktur modern dan sumber daya manusia (SDM) yang handal.

Sementara itu Ketua Umum DPP APBMI, HM Fuadi menjelaskan, bahwa era baru dalam pengelolaan kegiatan bongkar muat di pelabuhan Indonesia adalah mewujudkan harmonisasi dan sinergitas antara PBM dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) atau PT Pelabuhan Indonesia.

“Kita inginkan antara BUP dan APBMI saling percaya sehigga tercapai sinergitas dan harmonisasi itu menuju Indonesia yang unggul,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPP APBMI Bidang Hukum Muhammad Achyar menjelaskan bahwa Rakernas APBMI 2019 itu juga merekomendasikan empat point yang mesti segera di tindaklanjuti.

“Pertama, meminta Menteri Perhubungan segera menerbitkan aturan sebagaimana dimaksud PM 152 tahun 2016 pasal 2 ayat 9, dan sebelum terbitnya peraturan itu, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) tidak boleh melakukan atau melaksanakan kegiatan bongkar muat,” kata Muhammad Achyar.

Selain itu, pria yang juga mencalonkan diri sebagai Bupati Manggarai Barat itu menjelaskan bahwa Rakernas APBMI juga meminta kepada semua penyelenggara pelabuhan agar bertindak sebagai wasit yang adil dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator.

“Selain itu, kita juga menolak rencana penerapan single billing dan mengambil sikap tegas dalam rangka melindungi kepentingan dan keberlangsungan anggotanya serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Rakernas,” kata Pria yang juga menjabat sebagai ketua DPC APBMI wilayah Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur itu.

Informasi yang dihimpun media Rakernas APBMI 2019 bertema ‘Sinergitas APBMI dan BUP Menuju Indonesia Unggul’ yang digelar 27-29 Oktober 2019 dan dihadiri sebanyak 338 pengurus/PBM itu ditutup secara resmi pada Senin Malam (28/10) oleh Ketua Umum DPP APBMI HM Fuadi.

Laporan : Wahyu

Artikel ini telah dibaca 275 kali

Baca Lainnya
x