News

Selasa, 22 Oktober 2019 - 02:42 WIB

2 tahun yang lalu

logo

Seorang warga asal desa Benteng Tawa, Kabupaten Ngada tewas meregang nyawa usai terlibat saling bacok dengan warga desa Sangan Kalo, Kabupaten Manggarai Timur (Ist)

Seorang warga asal desa Benteng Tawa, Kabupaten Ngada tewas meregang nyawa usai terlibat saling bacok dengan warga desa Sangan Kalo, Kabupaten Manggarai Timur (Ist)

Pemerintah Tak Boleh ‘Cuci Tangan’ Atas Peristiwa Pembunuhan di Perbatasan Matim – Ngada

Floreseditorial.com, Kupang – Pertikaian antar warga kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada di wilayah perbatasan beberapa hari lalu terus mendapat sorotan dari sejumlah kalangan.

Selain dari para politisi, sorotan ini juga datang dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Manggarai Timur (HIPMMATIM) Kupang.

Hipmmatim Kupang, melalui press release yang disampaikan kepada sejumlah media menjelaskan bahwa pemerintah tak boleh ‘Cuci Tangan’ atas peristiwa pembunuhan di wilayah perbatasan antara kedua kabupaten tersebut.

Pasalnya peristiwa ini terjadi setelah Gubernur NTT dan Bupati dari kedua Kabupaten menandatangani nota kesepakatan Batas wilayah Matim-Ngada pada tanggal 14 Mei 2019

Hipmmatim Kupang beranggapan bahwa Kebijakan tersebut cacat prosedur, karena tidak melibatkan tokoh tokoh yang paham akan sejarah tapal batas dan SK Kemendagri tahun 1973.

“HIPMMATIM menilai Nota Kesepakatan Gubernur NTT, Bupati Ngada dan Bupati Manggarai Timur tersebut tidak menyelesaikan masalah tapal batas dan justru menimbulkan perpecahan ditengah masyarakat di perbatasan hingga berujung pertumpahan darah, kata Jefri Nyoman, Ketua Umum Hipmmatim Kupang.

Setelah Nota Kesepkatan itu diumumkan, kata Jefry, Pemerintah dibanjiri kritikan dan aksi penolakan oleh masyarakat diperbatasan, tetapi tidak direspon oleh pemerintah.

“Peristiwa saling bacok hingga menjatukan korban beberapa hari lalu merupakan kelanjutan dari aksi masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan sepihak pemerintah,” terangnya.

HIPMMATIM Kupang, tutur Jefry, menilai Pemerintah lalai dalam menyelesaikan sengketa tapal batas Matim-Ngada.

“Oleh karena itu kami mendesak Pemerintah harus bertanggungjawab atas pertikaian di wilayah perbatasan.
Ini persoalan yang sangat serius yang harus segera diselesaikan. Jika tidak maka bisa dipastikan pertikaian ini akan berkepanjangan dan semakin besar,” terangnya.

Pemerintah, katanya kebi Lanjut, Baik Pemprov NTT, Pemkab Ngada dan Manggarai Timur harus segera meninjau kembali Nota kesepakatan yang diduga menjadi biangkerok pertikaian antar warga di wilayah perbatasan.

“Harus melibatkan tokoh-tokoh sejarah dari kedua Kabupaten dan membaca dokumen sejarah tapal batas Matim-Ngada. Sehingga bisa melahirkan kesepakatan yang adil,” tutupnya.

Laporan: Wahyu

Artikel ini telah dibaca 5133 kali

Baca Lainnya
x